Pasca perang dunia II, dunia terbagi menjadi dua kubu kekuatan besar, yaitu blok barat yang cenderung mendewakan ideologi kapitalis dan blok timur dengan sosialisnya. Namun dimanakah posisi Indonesia? Praksis kita tidak menjumpai keikutsertaan Indonesia di kedua kubu tersebut. Para founding father negeri ini lebih memilih mendirikan poros baru yaitu gerakan non-blok yang notabenenya tidak memihak blok barat amupun blok timur.
Tentunya realitas tidak selalu hitam dan putih. Inilah posisi ke-Indonesia-an kita yang membuat geram negara-negara pelopor digdaya kedua kubu. Terlalu ringkas kalau Indonesia di nilai tidak mempunyai pendirian. Buktinya, Indonesia dapat menarik banyak simpati negara-negara berkembang pada waktu itu, yang tidak mau ikut sibuk memilih harus memihak blok timur dan barat. Jalan yang dipersiapkan bapak pendiri negeri masih kukuh dengan cita-cita internasional yaitu kemerdekaan kesejahteraan dan perdamaian dunia. Bukankah ini suatu pilihan?
Dalam konteks ekonomi, sebagaimana dikaitkan dalam usaha mensejahterakan mata pencarian semua golongan yang dikemukakan Herry Priyono (“Menggugat Arti Ekonomi”, Kompas, 01/3/2011). Dicontohkan, kesesatan mengartikan ekonomi itu sendiri mutlak sebagaimana mekanisme pasar (the market system) merupakan awal kesengsaraan/kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Sebab mekanisme pasar memiliki kecenderungan menyingkirkan orang miskin.
Seketika ekonomi hanya dimaknai sebagai mekanisme pasar, seketika itulah penitikberatan ekonomi hanya di arahkan kepada mereka-mereka yang memiliki daya beli. Namun bagaimana dengan mereka yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup ditengah-tengah himpitan sesak manuver empunya modal (survival)? Hanya mereka yang mempunyai daya beli/empunya modal yang mampu menikmati fasilitas keluaran (output) mekanisme pasar. Beruntung para ekonom survival, orang miskin dan hampir miskin masih bisa mendapatkan remah-remah dari para pengakumulasi modal. Akan tetapi bila tidak, semakin jelaslah kesenjangan/gap antara pejuang hidup dan pengakumulasi modal – si kaya dan si miskin.
Pilihan dan Solusi
Jalan tengah yang dimaksud disini adalah kedirian ekonomi itu sendiri, sekaligus solusi terhadap arah dan sasaran pembangunan yang seringkali membingungkan terhadap pencapaian-pencapaian gemilang dewasa ini. Kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan peningkatan kualitas bangsa. Kemiskinan, pengangguran, sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan, tidak stabilnya kebutuhan pokok masih menjadi momok bagi bangsa ini. Inilah ironi ekonomi yang sedang dihadapi negeri.
Kegamangan dan kekeliruan dalam kebijakan yang sepertinya tidak didasari dengan akal sehat, tentunya dapat membawa kita kepada pengkategorian negara gagal. Tidak heran ada sebutan hanya segelintir orang yang menikmati kekayaan dan sumber daya di republik ini. Sedangkan mayoritas besar masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan hanya bisa pasrah meratapi hidup yang semakin hari semakin sulit. Belum lagi kita menyoal kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang semakin mahal sebagai bagian dari implikasi ekonomi yang ‘kehilangan arah’.
Mengurai sejumlah persoalan ekonomi yang melanda negeri akhir-akhir ini, bukanlah soal yang mudah. Diberitakan pertumbuhan dan angka kemiskinan menunjukkan nuansa optimisisme pada awal tahun 2011. Namun pada kenyataannya, mayoritas masyarakat kurang – barangkali tidak merasakan optimisme di dapur-dapur produksi rumah tangga 120 juta-an warga miskin. Hanya segelintir orang yang mengangguk-angguk atas prediksi ekonomi ini. Selebihnya hanya bisa geleng-geleng atau tepatnya hanya bisa pasrah dan berlalu karena tidak mengerti atas pemberitaan ‘orang pintar’ di negeri ini.
Masih cukup relevan kiranya kita mengulas fenomena apa yang terjadi atas pemberitaan akhir-akhir ini. Tidak dalam rangka memperdebatkan mendukung paham liberalisme-kapitalis atau sosialisme-komunis. Bijaksananya, apapun itu, yang terbukti mampu mensejahterakan rakyat tanpa mendiskriminasikan (marginalisasi) kelas sosial harus mendapat dukungan dari pemangku kepentingan di republik ini. Harus patuh kepada ekonomi yang berkeadilan sosial. Tidak hanya memerdekakan kelompok segilintir orang, tetapi semua golongan. Kontiniutas dan diskontiniutas pemikiran dalam sebuah sistem merupakan ujian jaman terhadap setiap teori dengan memperhatikan realitas yang ada dalam masyarakat. Harusnya, ekonomi pembangunan Indonesia ada untuk itu.
Kemandirian adalah suatu konsep yang sering dihubungkan dengan pembangunan. Dimana mengusahakan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan itu sendiri. Kenyataan selama ini mayoritas masyarakat hanya menjadi objek pembangunan ekonomi. Sangat sedikit yang bisa mengakses alat-alat produksi, seperti tanah, teknologi, SDM yang memadai dan lain sebagainya. Pembangunan yang diusahakan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan, dan sangat jarang memperhatikan faktor manusia sebagai subjek pembangunan. Pada praktiknya, kita sering menjumpai martabat manusia merosot hingga sekedar menjadi alat untuk mencapai tujuan ekonomi.
Makanya tidak heran ketika kita menjumpai pemerintah mengumumkan prediksi dan hasil pembangunan kita selama ini tidak berbanding lurus dengan pemerataan pendapatan masyarakat. Nyatanya, masyarakat masih banyak mengeluhkan komoditas bahan-bahan pokok terus saja meroket, susahnya memperoleh lowongan pekerjaan, akses pendidikan dan kesehatan semakin susah dan mahal. Tentunya sangat memberatkan dan menyulitkan bagi mereka yang masih berjuang pemenuhan hidup sehari-hari.
Keterlanjuran pembangunan indonesia adalah ketidaksabaran dan kelatahan dalam membangun konsep ekonomi dan over confidence bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi semuanya akan beres, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi harus dicapai melalui banjirnya modal asing dalam bentuk investasi dan pinjaman. Rupanya tidak khawatir akan bahaya yang ditimbulkan utang-utang yang menumpuk (over-borrowing). Deregulasi dan liberalisasi dalam aturan keluar masuknya modal telah dibuat terlalu bebas, sampai-sampai tidak sadar ketika ekonomi Indonesia telah menjadi sangat liberal.
Salah satu konsepsi yang diperkenalkan para cendekiawan negeri ini yaitu yang sering kita sebut dengan ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan. Prinsip keutamaannya adalah semangat gotong royong. Pancasila yang identik dengan kata kerakyatan tersebut merupakan landasan nilai-nilai, cita-cita, kepribadian, jiwa dan pandangan hidup bangsa dalam menghadapi persoalan hari ini dan masa depan ekonomi kita bersama. Ekonomi pancasila adalah ekonomi yang teguh berdiri sendiri dan tidak bersandar pada ekonomi barat dan timur. Pancasila adalah kritik menyeluruh yang paling fundamental khususnya pembangunan Indonesia.
Kesalahan menentukan arah dan sasaran dalam pembangunan ekonomi, dapat menimbulkan kegamangan dalam hasil akhir (cita-cita) bangsa. Tentunya, kita sebagai entitas bangsa yang sedang mengemban tugas untuk mengisi pembangunan yang mensejahterakan semua lapisan masyarakat dan tentunya berkeadilan. Tidak berat sebelah. Negara ada untuk kepentingan rakyat. Kedaulatan sepenuhnya ditangan rakyat, bukan ditangan segelintir golongan karena semua mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama di depan undang-undang. Hikmat kerakyatan inilah yang menjadi dasar kebijaksanaan dalam merumuskan program-program pembangunan yang di landasi akal sehat kemanusiaan. Penetrasi dan konsolidasi ekonomi inilah yang akan membawa kita kembali ke koridor cinta akan kemajuan dan pembangunan yang berkeadilan.
